Gayus Lumbuun lolos menjadi calon hakim agung yang akan menjalani fit and proper test di DPR. Kendati sudah nonaktif menjadi anggota Komisi III DPR, secara etis sebaiknya Gayus mengundurkan diri menjadi anggota DPR. Hal ini juga menunjukkan integritas Gayus.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota Komisi III DPR yang juga calon Hakim Agung Gayus Lumbuun untuk mundur permanen dari DPR sebelum proses fit and proper test calon Hakim Agung dimulai. 

Wacana Ketua DPR Marzuki Alie yang mengusulkan pembubaran KPK mendapat respons keras. Sebagai pejabat negara, Marzuki dianggap wajar berkeinginan membubarkan KPK. Lho?

Dari 17 nama calon Pimpinan KPK terdapat nama 2 orang jaksa. Kejagung berharap keduanya bisa terus berlanjut hingga seleksi tahap akhir.

Dimasukkannya TAP MPR ke dalam salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan menimbulkan implikasi serius. Tidak ada lembaga yang punya kewenangan mengubah TAP MPR, membuatnya akan berlaku sampai kiamat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyayangkan sikap Arsyad Sanusi dan Mahfud MD yang saling tuding satu sama lain terkait kasus di MK. Jimly meminta agar kisruh ini tidak berlarut-larut.

Sistem multipartai yang terjadi di Indonesia saat ini adalah keadaan yang tidak terhindarkan. Jumlah parpol di Indonesia diyakini sulit berkurang meski telah 'diakali' lewat parliamentary threshold atau electoral threshold.

Berbagai cara dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendorong dilakukannya perubahan kelima UUD 1945. Salah satunya adalah dibuatnya situs www.perubahankelimauud45.com, yang peluncurannya dilakukan hari ini.

Jimly Asshiddiqie menilai kasus hukuman mati yang diterima Ruyati sebagai momentum tepat untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati di Indonesia. Selain itu Jimly menyatakan teknis hukuman mati lebih tepat dengan menggunakan suntik mati daripada dipenggal.

Rencana pembentukan Satgas Perlindungan TKI dinilai tidak akan efektif. Sebab, institusi baru itu akan tumpang tindih dengan institusi yang telah ada. Solusinya, tinggal mengefektifkan lembaga perlindungan TKI yang telah ada.