detikNews NasDem: Sia-sia Kalau DPR Mau Jegal Ahok NasDem menolak revisi UU Pilkada untuk mengganjal calon independen seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selasa, 15 Mar 2016 13:31 WIB
detikNews Bupati yang Diusung 5 Parpol Dicokok BNN, Komisi II: Rekrutmen Harus Ketat Saat menang di Pilgub Ogan Ilir 2015, Bupati Nofiadi yang ditangkap BNN dan positif menggunakan narkoba diusung PDIP, Golkar, Hanura, PPP, dan PKS. Selasa, 15 Mar 2016 13:25 WIB
detikNews 'Ganjal' Ahok cs, Parpol Takut Tersingkir? Komisi II DPR bersiap merevisi UU Pilkada untuk memperberat pengajuan calon independen. Parpol takut tersingkir? Selasa, 15 Mar 2016 13:03 WIB
detikNews Ini Syarat Pengajuan Calon Independen yang Bakal Diperberat DPR Seperti apa sebenarnya syarat yang saat ini diberlakukan dan dijalani Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan calon independen lainnya? Selasa, 15 Mar 2016 11:59 WIB
detikNews Syarat Calon Independen Mau Diperberat, NasDem: Tak Bisa Berlaku di 2017! Komisi II berencana memperberat syarat dukungan bagi calon independen. Menurut NasDem, aturan baru itu bila disahkan, tak bisa langsung diterapkan. Selasa, 15 Mar 2016 11:32 WIB
detikNews DPR 'Ganjal' Ahok dan Calon Independen Lainnya Syarat pencalonan pilkada bakal diperberat. DPR mau mengganjal para calon independen? Selasa, 15 Mar 2016 11:12 WIB
detikNews DPR Ingin Revisi UU Pilkada, Ahok Terancam Tak Bisa Ikut Pilgub DKI Komisi II DPR hendak memperberat syarat calon independen hingga 20 persen dukungan dengan alasan agar berimbang dengan parpol. Selasa, 15 Mar 2016 10:58 WIB
detikNews Noviadi Ditangkap BNN, Taufik Kurniawan: Sangat Memprihatinkan! Semestinya, Noviadi menjadi pengayom dan panutan masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Selasa, 15 Mar 2016 10:40 WIB
detikNews Komisi II DPR Ingin Perberat Syarat untuk Calon Independen Awalnya, syarat dukungan KTP bagi calon independen sesuai putusan MK adalah 6,5-10 persen dari jumlah pemilih pada Pemilu sebelumnya. Selasa, 15 Mar 2016 09:48 WIB
detikNews Tolak Revisi UU KPK, SBY: PD Dapat Dukungan Maha Kuat Dari Rakyat Demokrat menolak usulan revisi UU KPK meski pemerintah dan DPR sepakat menunda membahasnya. Sikap itu disebut mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia Selasa, 15 Mar 2016 00:48 WIB