Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri hari ini. Tapi Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M Taufik menyebut pelaporan tersebut atas inisiatif Haji Lulung.

Pekan lalu pengacara Sutan Bhatoegana, Razman Nasution menyurati KPK meminta kliennya diberi penangguhan penahanan. Sampai saat ini KPK belum merespon permintaan tersebut.

Salah satu kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, tengah laris digunakan para tersangka KPK untuk mengajukan praperadilan. Namun ternyata Razman tidak masuk dalam tim praperadilan Komjen BG. Apa penjelasan Razman?

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) dan sejumlah anggota DPRD lainnya berencana melaporkan ‎Gubernur DKI Basuki T Purnama ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu bukan soal dugaan upaya suap Rp 12,7 triliun ke Ketua DPRD DKI, melainkan soal fitnah.

Anggota DPRD DKI Jakarta berniat melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke Bareskrim Mabes Polri. Telah terkumpul sejumlah nama anggota DPRD yang memberi kuasa ke pengacara untuk melaporkan Ahok ke Bareskrim.

‎Pimpinan DPRD DKI berencana melaporkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri hari ini. Namun rencana ini ditunda karena DPRD masih sibuk memroses angket terhadap Ahok.

Pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) Frederich Yunadi memberi penjelasan soal posisi Razman Nasution. Selama ini, Razman diposisikan sebagai yang ikut dalam tim praperadilan dan sukses memenangkan gugatan atas KPK.

DPRD bersikukuh pberhak mengajukan anggaran sampai Satuan Tiga atau kegiatan dan jenis belanja secara rinci. Sementara menurut Direktur PuKat UGM Zaenal Arifin Muchtar, berdasarkan keputusanMK maka hanya pihak eksekutif yang berhak.

Komedian Mandra Naih alias Mandra ditahan jaksa penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI. Selain Mandra, ada 2 tersangka lainnya yang ditahan yaitu Iwan Chermawan dan Yulkasmir.

DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. Ahok siap menghadapinya dan terus berjuang menolak 'anggaran siluman' RAPBD 2015.