detikNews

Rumah Wakil Ketua DPRD Digerebek, Majelis Kehormatan Gerindra Turun

Kedatangan Majelis Kehormatan Partai Gerindra ini disebut untuk memutuskan langkah teknis terhadap karir politik Swastika.

Minggu, 05 Nov 2017 17:05 WIB

detikNews

Menilik Kans AHY Jadi Capres di Pemilu 2019

Direktur SMRC, Djayadi Hanan menyebut AHY bisa menjadi capres dengan sejumlah kondisi dan syarat. Apa saja? Baca di sini:

Sabtu, 04 Nov 2017 22:50 WIB

detikNews

Jokowi Tinggalkan Prabowo di Survei Populi, Ini Kata Fadli Zon

Fadli Zon tak mempersoalkan elektabilitas Presiden Jokowi di atas Prabowo dalam survei Populi Center.

Kamis, 02 Nov 2017 15:30 WIB

detikNews

Demokrat Sentil Parpol yang Mau Gugat UU Ormas ke MK

Partai Demokrat menilai parpol yang hendak menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jumat, 27 Okt 2017 13:58 WIB

detikNews

Perppu Ormas Jadi UU, Din Syamsuddin: Nasi Sudah Jadi Bubur

DPR telah mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU. Wantim MUI Din Syamsuddin mengatakan sejak awal memang menginginkan UU Ormas sejalan dengan UUD 1945.

Rabu, 25 Okt 2017 18:02 WIB

detikNews

PKS Dukung Penuh Masyarakat Gugat UU Ormas ke MK

Fraksi PKS di DPR mendorong masyarakat menggugat UU tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rabu, 25 Okt 2017 13:12 WIB

detikNews

Susul Gerindra, PAN Bakal Usulkan Revisi UU Ormas ke Prolegnas

Seperti Gerindra, PAN akan mengusulkan revisi UU Ormas yang baru saja disahkan DPR masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rabu, 25 Okt 2017 12:30 WIB

detikNews

Gerindra akan Masukkan Revisi UU Ormas ke Prolegnas di DPR

Gerindra akan memasukkan revisi UU Ormas yang baru saja disahkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

Rabu, 25 Okt 2017 10:37 WIB

detikNews

Mahfud MD: HTI Sudah Tamat, Tak Bisa Hidup Lagi

Mahfud MD menyatakan nasib ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tamat dengan disahkannya Perpu Ormas menjadi UU. Kenapa?

Rabu, 25 Okt 2017 10:10 WIB

detikNews

Gerindra akan Ajukan Judicial Review UU Ormas, MK: Silakan Saja

Partai Gerindra menolak UU Ormas dan segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Atas rencana itu, MK mempersilakan Gerindra mengajukannya.

Rabu, 25 Okt 2017 09:35 WIB