Saksi baru kasus prostitusi artis hari ini Mangkir dari panggilan Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan dengan alasan sibuk.

Tidak hadir lagi untuk diperiksa sebagai tersangka, Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi akhirnya dijemput paksa oleh tim jaksa. Usai diperiksa, Tasiya pun ditahan jaksa penyidik untuk keperluan penyidikan.

Tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos), Tasiya Soemadi akhirnya dijemput paksa oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Tasiya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2015 lalu.

Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejagung telah menetapkan eks Dirut PD Dharma Jaya Zainuddin sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana dan pengelolaan anggaran PD Dharma Jaya 2008-2011. Kejagung tengah membidik tersangka baru.

Bupati Sarmi, Mesakh Manembor dijemput paksa oleh Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) dini hari tadi. Hal itu terkait kasus korupsi penyalahgunaan APBD Kabupaten Sarmi, Papua.

Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan jemput paksa terhadap Bupati Sarmi Mesakh Manembor terkait kasus korupsi penyalahgunaan APBD Kabupaten Sarmi, Papua.

Berkas perkara penyidik KPK Novel Baswedan‎ telah diterima oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Bareskrim Polri. Jaksa Agung HM Prasetyo telah memerintahkan tim jaksanya untuk meneliti berkas tersebut.

Novel Baswedan melaporkan Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan penyidik Bareskrim terkait penangkapan dan penahannya ke Ombudsman RI. Laporan itu mengenai maladministrasi pada peristiwa yang terjadi pekan lalu.

Proses penyidikan Bareskrim Polri terhadap kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan masih belum tuntas benar. Namun Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah siap menerima dan meneliti berkas tersebut.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II di Solo mengeksekusi seorang pengusaha tekstil bernama Vinod Khumar Agarwal untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan. Vinod disangka melakukan kejahatan pajak dengan kerugian negara ‎lebih dari Rp 11 miliar.