detikNews

Tokoh Papua Minta SBY Segera Bentuk Majelis Rakyat Papua

Sejumlah tokoh Papua meminta Presiden SBY segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah tertunda selama tiga tahun.

Kamis, 04 Nov 2004 17:15 WIB

detikNews

Pemerintah Diminta Bentuk Desk Khusus Papua

Gubernur Papua JP Salosa meminta pemerintah membentuk desk khusus Papua yang akan membantu presiden SBY menyelesaikan konflik di Papua.

Senin, 25 Okt 2004 11:38 WIB

detikNews

Pemerintah Segera Review Kebijakan di Daerah Konflik

Sidang menteri jajaran Politik, Hukum dan Keamanan memutuskan dalam 100 hari pertama pemerintahan akan mempriotitaskan review kebijakan di daerah konflik.

Minggu, 24 Okt 2004 17:28 WIB

detikNews

Anggota DPD Minta SBY Keluarkan PP Otonomi Papua

Anggota DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipae dan Pendeta Max Demetaow meminta Presiden SBY mengeluarkan PP tentang Otonomi Papua.

Rabu, 20 Okt 2004 15:16 WIB

detikNews

Mega: Hasil Pilpres II Masih Harus Ditunggu Sesuai Aturan

Presiden Mega menekankan, hasil Pilpres putaran dua masih harus ditunggu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menyerahkannya kepada KPU.

Kamis, 23 Sep 2004 10:52 WIB

detikNews

Megawati Gagal Laksanakan UU Otonomi Khusus Papua

Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu menilai Presiden Megawati gagal melaksanakan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua.

Sabtu, 11 Sep 2004 16:23 WIB

detikNews

Kalla Dialog dengan Pimpinan Gereja Se-RI di Papua

Cawapres Jusuf Kalla berdialog dengan pemimpin gereja seluruh Indonesia di Papua. Konflik agama dan Otonomi Khusus jadi topik bahasan.

Selasa, 24 Agu 2004 22:38 WIB

detikNews

Orang SBY Dinilai Musuhi Golkar

Orang-orang di sekitar Pak SBY terlihat sekali menampakkan permusuhannya dengan kita di Partai Golkar. Karena itu kita mendukung Ibu Megawati.

Senin, 23 Agu 2004 15:15 WIB

detikNews

Akbar Konsolidasi 21-29 Agustus

Akbar melakukan konsolidasi terkait Koalisi Kebangsaan 21-29 Agustus 2004. Banten menjadi sasaran pertama. Jawa menjadi the real battle.

Jumat, 20 Agu 2004 15:16 WIB

detikNews

Mega Tak Perlu Banding Putusan PTUN Soal Gubernur Irjabar

Presiden Mega diimbau lapang dada dengan tidak melakukan banding atas putusan PTUN yang membatalkan Keppres 213/M/2003 soal gubernur Irjabar.

Senin, 19 Jul 2004 13:27 WIB