detikNews

Jaksa Agung Harap Ormas yang Sudah Sesuai Pancasila Tak Khawatir

Pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas dan telah membubarkan HTI karena dianggap anti-Pancasila.

Jumat, 21 Jul 2017 16:29 WIB

detikNews

Soal Pembubaran HTI, Aa Gym: Sikapi dengan Kepala Dingin

Menurut Aa Gym keputusan yang diambil pemerintah tidak boleh ada unsur kepentingan.

Jumat, 21 Jul 2017 15:51 WIB

detikNews

UGM Tunggu Arahan Menristekdikti Terkait Dosen Terlibat HTI

Rektor UGM belum bisa mengambil tindakan terkait dosen-dosen di kampusnya yang menjadi anggota HTI. Dia mengaku masih menunggu arahan dari Kemenristekdikti.

Jumat, 21 Jul 2017 14:19 WIB

detikNews

325.887 Ormas Berbadan Hukum Terdaftar di Kemenkum HAM

Perppu Ormas dinilai efektif mencegah, mengawasi, dan menindak kegiatan anti-Pancasila.

Jumat, 21 Jul 2017 14:14 WIB

detikNews

Ada Lagi Ormas Terindikasi Anti-Pancasila, Siapa Dia?

Pasca-pembubaran HTI, Polri menemukan ada indikasi ormas-ormas anti-Pancasila. Ormas itu sedang diawasi. Siapa mereka?

Jumat, 21 Jul 2017 14:03 WIB

detikNews

Menteri Yasonna Siap Hadapi HTI di Pengadilan

Yasonna tidak mempersoalkan sikap organisasi yang tidak memiliki satu pendapat dengan Perppu 2/2017.

Jumat, 21 Jul 2017 12:56 WIB

detikNews

Polri Temukan Ormas Anti-Pancasila, Menkum HAM: Kita Kaji Lagi

Polri mengatakan masih ada ormas yang dinilai anti-Pancasila. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan mengkaji temuan ormas anti-Pancasila itu.

Jumat, 21 Jul 2017 12:47 WIB

detikNews

Pengesahan UU Pemilu Diwarnai Walk Out, Buaya 'Pulangkan' Korban

Sejumlah peristiwa menjadi perhatian publik sepanjang Kamis (20/7). Berita apa saja yang menjadi perhatian publik?

Jumat, 21 Jul 2017 06:04 WIB

detikNews

KH Ma'ruf Amin Sudah Ingatkan HTI Agar Tak Usung Prinsip Khilafah

MUI mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan ormas anti-Pancasila. Dukungan tersebut diberikan sebab MUI telah mempunyai komitmen kebangsaan.

Jumat, 21 Jul 2017 05:04 WIB

detikNews

Soal Pembubaran HTI, MUI Minta Masyarakat Hormati Sikap Pemerintah

MUI sendiri tidak terima jika sistem pemerintah Indonesia diganti khilafah. Bagi MUI, landasan NKRI sudah tidak dapat diganggu gugat.

Kamis, 20 Jul 2017 16:48 WIB