Di sela rapat Pimpinan Pemasyarakatan di Kantor Ditjen PAS, digelar pameran barang-barang produksi narapidana atau warga binaan. Salah satunya sepatu kulit bermerk Semar 1 made in Lapas Semarang.

Aturan pengetatan pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan yang diatur dalam PP 99/2012 dianggap meresahkan penghuni lapas. Namun pengetatan harus diberlakukan, hanya perlu waktu penyesuaiannya.

Bersama kasus korupsi dan narkoba, tindak pidana teroris merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Tapi memang sebaiknya narapidana kasus tindak terorisme dipisahkan dengan napi umum.

Posisi Dirjen Pemasyarakatan (PAS) saat ini kosong. Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran kepada siapapun yang menenuhi syarat untuk mendaftar. 

Kementerian Hukum dan HAM menggelar lelang jabatan untuk posisi Dirjen Pemasyarakatan yang baru saja kosong. Apakah selanjutnya Kemenkum HAM juga akan melelang jabatan untuk posisi Kalapas?

"Ada plus-minusnya, pertanyaannya, berapa banyak teroris di Indonesia sehingga butuh lapas khusus seperti itu? Kalau ada lapas teroris, berarti banyak teroris, tapi apa begitu di Indonesia?" ujar politisi PKS Nasir Djamil.

Beragam persoalan muncul melingkupi lapas dan rutan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dikumpulkan pagi ini oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM menyatakan tengah mengusahakan pembangunan penjara khusus narapidana terorisme.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mengaku kesulitan mengurus narapidana kasus terorisme, narkoba, dan korupsi. Soalnya, ketiga jenis warga binaan ini membutuhkan perlakuan khusus.

PP soal pengetatan remisi tersebut dinilai membuat para penghuni LP kesulitan mendapatkan potongan masa tahanan.