Majelis Nasional 'DPR" Korea Selatan mampu menyelesaikan 1.000 UU dalam satu periode yakni 4 tahun.  Berikut tahapan prosedur RUU hingga disahkan.

Kinerja DPR RI hingga kini belum membaik dan terus jadi sorotan. 9 Bulan bekerja, baru dua UU yang disahkan.

Sepuluh fraksi di Komisi I secara aklamasi setuju Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI.

Fahri Hamzah 'menyindir' penolakan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)yang disampaikan Fraksi PDIP dalam interupsinya di rapat paripurna DPR.

Langkah DPRD DKI menggulirkan HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Ahok cukup terjal. Meski Partai Gerindra, Golkar, PPP dan PKS sudah bulat mendukung HMP, namun jumlah suaranya belum mencapai kuorum apabila PDIP enggan balik badan dari Ahok.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama pekan depan. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut, mayoritas fraksi mendukung HMP.

Rapat Bamus DPRD DKI hari ini ternyata tak membahas soal penjadwalan rapat paripurna HMP. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyatakan memang Bamus hari ini tak dijadwalkan untuk pembahasan HMP, namun pembahasan HMP akan dilakukan pekan depan.

Kinerja DPR untuk menyusun atau merevisi Undang-undang ternyata berjalan lambat dalam catatan Badan Legislasi (Baleg). Setelah ham‎pir 7 bulan bekerja, baru dua UU disahkan DPR, itupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.

DPRD DKI menggelar rapat pimpinan yang disebut membahas salah satunya Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama. Rupanya, kelanjutan HMP yang muncul dari polemik 'dana siluman' RAPBD DKI 2015 itu tak dibahas secara khusus.