PAN menyambut baik gagasan PD agar menurunkan syarat besaran ambang batas kursi parlemen untuk mencalonkan presiden (presidential threshold) pada kisaran 15 persen.

Golkar menegaskan keinginan mempertahankan syarat kursi 20 persen di DPR untuk mengajukan calon presiden, bukan karena Aburizal Bakrie khawatir mendapat banyak saingan di Pilpres 2014.

Partai Demokrat mengaku setuju syarat besaran perolehan kursi parlemen untuk mencalonkan presiden (presidential treshold) diturunkan. 

Partai Golkar menolak revisi UU Pilpres dengan mengurangi presidential threshold (PT) yang sudah diatur sebelumnya sebesar 20 persen hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo berpendapat syarat pengajuan calon presiden (presidential threshold) tidak perlu diubah. Dalam UU Pilpres Nomor 42/2008 parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pileg.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Diharapkan UU Pilpres tak lagi mengatur Presidential Threshold (PT) sebagai ambang batas pengusulan capres.

Partai Gerindra sepakat Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen suara pemilu legislatif (pileg) dihapus. Jika usulan itu ditolak, Gerindra lebih memilih opsi lain yakni angka Presidential Threshold disamakan dengan Parliamentary Threshold sebesar 3,5 persen.

Partai Demokrat menolak Presidential Threshold 20 persen suara pileg dipangkas. PD menghendaki hanya ada sedikit capres dalam pilpres 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong partai tengah memunculkan capres masing-masing. Karena itu, PKS mendorong agar persyaratan pencapresan dipermudah.

Partai Golkar menolak usulan parpol menengah di DPR yang meminta presidential treshold (PT) diturunkan dalam revisi UU 42/2008 tentang Pilpres. Dalam UU Pilpres, parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu Legislatif.