RUU Keistimewaan DIY ternyata juga mengatur larangan bagi gubernur dan wakil gubernur DIY untuk berbisnis. Istri Sultan HB X menanggapi larangan ini.

Bukan cuma larangan menjadi kader partai politik yang disyaratkan kepada Sultan yang otomatis akan ditetapkan sebagai Gubernur DIY. Dia juga dilarang berprofesi advokat bahkan turut serta dalam kepemilikan perusahaan atau yayasan.

Berbagai elemen anggota Sekber Keistimewaan DIY menyambut baik rencana disahkannya RUUK Yogyakarta. Warga Yogyakarta akan berusaha menjaga, mempertahankan dan merevitalisasi keistimewaan tersebut.

DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati draf final Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Keputusan tingkat I ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Panitia Kerja RUU Keistimewaan DIY melaporkan draf final RUU ke pemerintah dalam rapat kerja di Komisi II DPR malam ini. Rapat kerja ini dilakukan untuk pengambilan keputusan tingkat I RUUK DIY antara DPR dengan pemerintah.

RUU Keistimewaan DIY yang akan segera disahkan DPR membatasi hak berpolitik Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur Yogyakarta. Namun Golkar sebagai 'pemilik' Sultan tak merasa dirugikan.

Wakil Ketua DPR merangkap Sekjen PKS, Anis Matta, menilai pasal baru di RUUK DIY yang mengatur agar Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta tidak boleh berpolitik masuk akal. Hal itu dimaksudkan untuk keistimewaan Yogyakarta seutuhnya.

Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DI Yogyakarta (DIY) tuntas dibahas di DPR. Fraksi Partai Demokrat DPR memandang RUUK DIY yang baru menjawab keinginan masyarakat Yogyakarta selama ini.

RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) sudah tuntas dibahas DPR dengan pemerintah. Hari ini Panja RUUK DIY rapat maraton untuk mengambil keputusan akhir di tingkat Panja.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung menilai peluang majunya Sultan Hamengkubuwono X di Pilpres 2014 belum sepenuhnya tertutup. Meski langkah Sultan mendaki Pilpres tak lagi mudah.