Dari 51% divestasi saham Freeport Indonesia, sekitar 5-10% akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Timika, dan masyarakat adat.
Perwakilan masyarakat adat Papua dari suku Amungme dan Kamoro siang ini ke Kementerian ESDM. Mereka ingin mendapat bagian dari divestasi saham Freeport.
Presiden Jokowi meminta kedaulatan Indonesia dijaga dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia. Di sisi lain, hal itu dibarengi dengan menjamin iklim investasi.