detikNews

Gerindra akan Masukkan Revisi UU Ormas ke Prolegnas di DPR

Gerindra akan memasukkan revisi UU Ormas yang baru saja disahkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

Rabu, 25 Okt 2017 10:37 WIB

detikNews

Tolak UU Ormas, Ini Alasan Gerindra-PAN-PKS

DPR mengesahkan Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 menjadi UU dalam sidang paripurna Selasa (24/10). Fraksi Gerindra-PAN-PKS sepakat menolak pengesahan UU Ormas.

Rabu, 25 Okt 2017 07:15 WIB

detikNews

Gerindra Tolak UU Ormas, Fadli Sebut Revisi untuk Rombak Isi

Gerindra menjamin masih akan terus menyerap aspirasi masyarakat yang menolak adanya UU Ormas yang baru. Dia berbicara soal revisi UU tersebut.

Selasa, 24 Okt 2017 19:15 WIB

detikNews

Gerindra Siap Ajukan Judicial Review UU Ormas ke MK

Gerindra berencana membahas gugatan uji materi ke MK dengan fraksi penolak Perppu Ormas.

Selasa, 24 Okt 2017 18:12 WIB

detikNews

Rapat dengan Komisi II DPR, Sejumlah Ormas Tolak Perppu Ormas

Sejumlah ormas Islam yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR sepakat menolak Perppu nomor 2 tahun 2017.

Rabu, 18 Okt 2017 18:41 WIB

detikNews

Refly Harun soal Perppu 2/2017: Sebaiknya Revisi UU Ormas

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut Perppu 2/2017 tentang Ormas menimbulkan banyak persepsi di tengah masyarakat.

Rabu, 18 Okt 2017 13:02 WIB

detikNews

Novanto, Oh Novanto...

Status tersangka Novanto dicabut PN Jaksel. Ini bukan pertama kalinya Novanto lolos dari sangkaan kasus korupsi yang menjeratnya.

Jumat, 29 Sep 2017 18:03 WIB

detikNews

Sekali Lagi Menyikapi Taksi Daring

Transportasi publik berbasis aplikasi online atau transportasi daring saat ini perlahan tapi pasti mulai banyak menghadapi masalah, khususnya di Eropa.

Selasa, 26 Sep 2017 11:46 WIB

detikNews

Pasca Putusan MK, DPRD Kaji Kemungkinan Revisi Perdais

MK mengabulkan judicial review pasal 18 ayat 1, huruf (m) UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIY. Bagaimana soal Peraturan Daerah Istimewa (Perdais)?

Rabu, 06 Sep 2017 18:40 WIB

detikNews

Hakim Agung Hadiri Rapat Pansus KPK, Ahli: Langgar Kode Etik

MK memutuskan KPK berhak merekrut penyidiknya sendiri. Namun hakim agung Suhadi menyangkal putusan MK itu.

Selasa, 05 Sep 2017 10:20 WIB