Tak hanya Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin yang dijadikan tersangka oleh KPK. Ada satu orang pihak swasta dan satu orang perantara menjadi tersangka suap. Total KPK menetapkan tiga orang tersangka.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin mengaku menjadi perantara untuk suap dari PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) kepada bupati. Ia menyatakan sang bupati lah yang memerintahkannya.

"Intinya diduga terkait, tidak mungkin kita periksa tanpa ada kaitannya," ujar Direktur Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri memeriksa Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Akisropi Ayub, terkait dugaan suap senilai Rp 1,9 miliar dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan.

"Benar ada panggilan atas nama Ade Komarudin, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AH dan K," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (28/10/2014).

Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Musi Rawas Utara(Muratara) Akisropi Ayub, terkait kasus suap Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bareskrim mengambil alih kasus dugaan korupsi suap terkait penerimaan CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Hampir Rp 2 miliar atau Rp. 1.990.000.000, ditemukan dari tangan para tersangka.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri menggeledah dua lokasi terkait suap Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. 

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Chairun Nisa, terdakwa kasus suap sengketa Pilkada di MK. Bahkan, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menambah satu tahun hukuman Chairun Nisa menjadi lima tahun penjara.

MA menolak permohonan kasasi Chairun Nisa dan menolak perbaikan kasasi jaksa penuntut umum. Nisa merupakan politikus Golkar yang didakwa korupsi karena menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar.