Pemerintah Indonesia akan menghentikan pengiriman atau 'ekspor' TKI di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga (PRT). Ini berlaku efektif mulai 2017.

Ada 1,92 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus TKI tidak berdokumen kerja lengkap, alias ilegal. Apa rencana pemerintah?

Pemerintah akan meluncurkan skema perlindungan keuangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Jumlah kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur yang sudah darurat membuat Menaker Hanif Dhakiri geram. Dia menegaskan komitmen pemerintah agar WNI bisa bermigrasi dan bekerja di luar negeri dengan aman.

Banyak cerita miris tentang kondisi TKI yang bekerja di sektor domestik di luar negeri, khususnya sebagai pembantu rumah tangga. Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penghentian penempatan TKI sektor domestik di luar negeri.

Kedatangan Menaker Hanif Dhakiri ke Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak disia-siakan warga setempat untuk curhat. Salah satu yang dibutuhkan warga setempat adalah balai pelatihan tenaga kerja.

Menaker Hanif Dhakiri menganggap angka kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengkhawatirkan. Hanif pun berencana membuat peraturan khusus terkait ketenagakerjaan untuk NTT.

Organisasi Buruh di Taiwan dan Hong Kong meminta Menaker Hanif Dhakiri untuk mengubah struktur biaya penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang selama ini dirasakan mencekik. BNP2TKI pun ikut mendesak Menaker lekas merealisasikan tuntutan itu.

Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Hanief Dhakiri berharap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih teliti sebelum menerima tawaran kerja dari luar negeri.

Mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) tidak lagi serumit dulu. Pasalnya, Menaker Hanif Dhakiri menyeut kini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hanya perlu mengurusnya di KBRI atau perwakilan Republik Indonesia terdekat di negara tersebut.