Penetapan mantan menteri kesehatan Siti Fadillah Supari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan dinilai dapat dimaklumi. Karena penegakan hukum seharusnya tidak pandang bulu.

Anggota DPR mengkritik pedas wacana mogok yang hendak dilakukan oleh para hakim. Jimly Asshiddiqie, meminta anggota DPR bisa mengerti perasaan hakim yang ingin kesejahteraanya diperhatikan.

Jimly mengatakan gaji dan tunjangan hakim memang harus di perhatikan agar mereka bisa bekerja secara baik.

Setiap menyebut mafia hukum semua orang menyalahkan hakim. Padahal, lobang mafia hukum ada di mana-mana. "Kasihan," kata mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Ribuan hakim di sejumlah daerah mengancam mogok sidang jika tuntutan perbaikan kesejahteraan mereka diabaikan pemerintah. Mencegah hal itu terjadi, pemerintah harus menindaklanjuti tuntutan mereka.

Tudingan M Nazaruddin soal proyek pembangunan gedung MK dianggap hanya sensasi belaka. Ketua MK Mahfud Md meyakini proyek itu dilakukan transparan dan bebas korupsi.

Keputusan PTUN Jakarta yang menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi telah membatalkan SK Kemenkum dan HAM tentang pengetatan remisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah agar menerima putusan tersebut dengan legowo.

Panja Putusan MA bentukan Komisi III DPR menuai polemik. Anehnya, komisi ini juga sadar jika pembentukan panja tersebut berpotensi mengintervensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lalu, kenapa dilanjutkan?

Pembentukan Panja Putusan Mahkamah Agung (MA) oleh Komisi III DPR menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Komisi III bersikeras, Panja ini dibentuk untuk memantau putusan MA yang barmasalah.

Demonstrasi PNS Subang menggugat putusan MA terkait Bupati nonaktif, Eep Hidayat, memantik berbagai reaksi. Ada yang berpendapat demonstrasi terhadap putusan MA adalah sama dengan sikap tidak menghormati hukum.