Banyak pihak menyesalkan KPK hanya mampu mengusut kasus korupsi berskala kecil di daerah. KPK sendiri mengaku dilema saat akan berkoordinasi dengan aparat daerah.

"Pak Bambang, Pak Yunus, Pak Abraham Samad, Pak Aryanto dan Pak Zulkarnaen, mereka berlima itu yang akan kita lihat performanya," tutur Ketua DPP PDIP bidang Hukum yang juga anggota Komisi III DPR dari PDIP Trimedya Panjaitan.

KPK memeriksa Dirut PT Mahkota Negara, Marisi Matondang, yang merupakan anak buah M Nazaruddin di Permai Grup. Marisi diperiksa sebagai saksi dalam kasus PLTS Kemenakertrans untuk Neneng Sri Wahyuni yang ditetapkan sebagai tersangka.

Masing-masing calon pimpinan KPK menyampaikan strateginya terkait pemberantasan korupsi. Calon pimpinan KPK, Aryanto Sutadi menilai dalam memberantas korupsi KPK perlu bersinergi.

Bambang Widjojanto menilai penjara tak mampu membuat koruptor jera. Banyaknya praktik kotor di rutan perlu membuat KPK menimbang cara alternatif dalam memberi hukuman.

Calon pimpinan KPK Handoyo Sudradjat menilai fokus pencegahan korupsi ada pada dua titik utama. Titik itu yakni pejabat yang berpotensi korupsi dan sistem yang korup.

Calon pimpinan KPK mulai melontarkan ide dan gagasannya. Yunus Husein ingin pemberantasan korupsi KPK didukung keinginan kuat dari DPR dan pemerintah.

Calon pimpinan KPK Abdullah Hehamahua setuju jika KPK menangani kasus korupsi bernilai besar. Bahkan Abdullah usul jika KPK seharusnya hanya menangani kasus di atas Rp 50 miliar.

Capim KPK Zulkarnaen berkomitmen meningkatkan pencegahan korupsi jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Baginya pencegahan korupsi haruslah konkret.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo angkat bicara soal kasus whistleblower di Sulawesi Utara (Sulut). Penyidikan korupsi yang dilaporkan Stanli Erling harus didahulukan dibandingkan dengan pencemaran nama baik.