detikNews

Agung Soal Koruptor Berhak Dapat Remisi: Dalam UU Tidak Ada Diskriminasi

Agung Laksono menganggap wajar rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang PP yang membatasi remisi bagi koruptor. Agung menyebut Menkum hanya menjalankan UU yang menegaskan tidak ada diskriminasi.

Jumat, 13 Mar 2015 16:34 WIB

detikNews

Setuju Remisi untuk Koruptor, Yasonna Sebut PP 99/2012 Diskriminatif

Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan napi koruptor bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Yasonna menyebut PP 99 tahun 2012 yang membatasi hak remisi bagi koruptor diskriminasi.

Jumat, 13 Mar 2015 13:15 WIB

detikNews

Koruptor Dapat Remisi, Jaksa Agung: Penilaian Kita Serahkan ke Menkum HAM

Menkum HAM Yasonna Laoly menyetujui pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) bagi narapidana kasus korupsi. Jaksa Agung M Prasetyo pun menyerahkan penilaiannya kepada Yasonna.

Kamis, 12 Mar 2015 20:46 WIB

detikNews

Menkum Yasonna Ajak KPK Duduk Bareng dan Berdebat Bahas Remisi untuk Koruptor

Menkum HAM Yasonna Laoly setuju narapidana kasus korupsi diberi remisi dan pembebasan bersyarat. Yasonna mengajak KPK dan kalangan antikorupsi lainnya untuk duduk‎ bersama membahas persoalan ini. 

Kamis, 12 Mar 2015 18:57 WIB

detikNews

Menteri Yasonna Akan Beri Remisi ke Napi Koruptor, Ini Tanggapan KPK

Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa Napi koruptor bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal, pada zaman Menkum HAM Amir Syamsudin koruptor tak dapat remisi.

Kamis, 12 Mar 2015 18:29 WIB

detikNews

JK Soal Remisi: Tergantung Besar Kecil Kesalahan

Menkum HAM Yasonna Laoly setuju narapidana kasus korupsi diberi remisi dan pembebasan bersyarat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum membicarakan usulan tersebut.

Kamis, 12 Mar 2015 18:09 WIB

detikNews

Gayus Tak Masalah KY Usut Pimpinan MA yang Dinner dengan Terdakwa Korupsi

Hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun tidak mempermasalahkan langkah KY mengusut pimpinan MA. Pengusutan itu dilakukan untuk mengungkap misteri makan malam Ketua Muda MA dengan terdakwa korupsi.

Kamis, 12 Mar 2015 17:46 WIB

detikNews

Terkait Kebijakan Publik, Sidang Judicial Review di MA Harus Terbuka

Proses judicial review di MA yang dilakukan tertutup untuk umum, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini diajukan karena hal itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kamis, 12 Mar 2015 16:12 WIB

detikNews

Eks Hakim MK: Dinner Pimpinan MA Dengan Terdakwa Korupsi Langgar Kode Etik

KY serius mengusut dugaan pelanggaran kode etik pimpinan MA yang makan malam dengan terdakwa korupsi. Mantan hakim konstitusi, Maruarar Siahaan mendukung langkah KY itu.

Kamis, 12 Mar 2015 15:57 WIB

detikNews

Praperadilan Komjen BG, Gayus Lumbuun: KPK Ajukan PK!

Mahkamah Agung (MA) lewat jubirnya, Suhadi, mengisyaratkan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) tidak akan diterima MA. Hal ini ditentang oleh hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun.

Kamis, 12 Mar 2015 14:49 WIB