KPK tidak keberatan dengan draf rumusan Muktamar NU ke-32 yang mengharamkan penyadapan pembicaraan telepon. Sebab KPK melakukannya demi penegakan hukum.

Meski negara membebaskan warga negara memeluk suatu agama, tetap perlu ada hukum untuk mengaturnya. Aturan hukum menjamin kerukunan antar umat beragama.

Perebutan kursi ketua umum PBNU rupanya cukup menarik perhatian Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Hasyim menilai, dengan banyaknya calon yang maju dalam muktamar kali ini, menunjukkan gejala yang baik.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menepis tudingan dirinya berambisi merebut kursi Rais Am PBNU. Menurutnya, posisi Rais Am adalah posisi mulia yang merefleksikan keluhuran dan keagungan. Karena itu, tidak layak diminta-minta.

Calon Rais Am PBNU kembali bertambah satu lagi, KH Maimun Zubair. Pengasuh pondok pesantren Sarang, Rembang ini bersedia menjadi Rais Am jika semua muktamirin menunjuknya.

Juru bicara calon Rais Am PBNU KH MA Sahal Mahfud, Imam Aziz menegaskan bahwa calonnya terbuka dipasangkan dengan semua calon Ketua Umum PBNU. Imam membantah telah ada sistem paket antara calonnya dengan kandidat ketua umum PBNU Said Aqil Siradj.

Sadap menyadap telepon juga dibahas di Muktamar NU ke-32 di Makassar. Sesuai draf yang akan dibahas muktamirin, menyadap diharamkan kecuali untuk penegakan hukum.

Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar dinilai banyak intervensi. Berbagai kepentingan mencoba membonceng muktamar para ulama itu.

Mendiknas M Nuh meminta agar kalangan perguruan tinggi ikut berperan aktif membantu siswa yang stres karena ujian nasional. Terutama kampus yang memiliki jurusan psikologi.

Bagaimana hukum melakukan akad nikah melalui alat elektronik? Kasus ini telah terjadi di Arab Saudi, yakni menikah dengan menggunakan fasilitas telepon atau cybernet.