Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan akan memanggil Otoritas IKN (OIKN) setelah muncul usulan agar IKN diisi oleh kementerian hingga BUMN.
Komisi IV DPR meminta izin pengelolaan hutan bagi perusahaan di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumbar, yang meresahkan masyarakat adat ditinjau ulang.