Pengesahan Revisi UU MD3 dalam rapat paripurna malam ini, menjadi momentum resmi berdamainya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Sebagai seremonial, pimpinan DPR menggelar tumpengan di paripurna.

Revisi Undang-Undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang menjadi pintu keluar atas kisruh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR akhirnya disahkan paripurna DPR RI.

Rapat Pansus tentang Revisi UU MD3 berlangsung alot. Kehadiran DPD dipertanyakan anggota Pansus hingga akhirnya DPD memilih walkout karena diminta hanya untuk menjadi pendengar dan tak mengambil keputusan.

DPR sepakat menunda paripurna penutupan masa sidang yang rencananya siang tadi, menjadi nanti malam untuk mengejar revisi UU MD3 yang telah menjadi kesepakatan KIH-KMP. Namun revisi yang dibahas melalui Pansus itu berlangsung alot.

Rapat Baleg memutuskan revisi UU MD3 tanpa memasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy memecat Abraham Lunggana alias Lulung dari posisi Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Kubu Suryadharma Ali meminta Romi Cs tak main pecat dan menghormati proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yassona Hamonangan Laoly mengatakan agar para pengedar narkoba jangan diberi ampun. Namun dirinya tidak setuju dengan penerapan hukuman mati.

PPP kubu Suryadharma Ali hari ini resmi menggelar Muktamar, meski Kemenkum HAM telah mensahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy (Romi). Suryadharma meminta agar Presiden Jokowi mencabut SK yang mensahkan kepengurusan Romi cs.

Sudah diminta untuk islah oleh Mahkamah Partai PPP, namun kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadharma Ali tak juga berdamai. Romi menuding semua masalah di PPP saat ini bersumber dari Suryadharma Ali.

Pengurus PPP versi Muktamar Surabaya sudah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, kemarin. Ketua umum PPP Romahurmuziy, menyebut surat tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.