Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar 30%.

‎Belasan massa dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menggelar aksi di Kantor Transisi Jokowi-JK. Massa menyerahkan 16 rekomendasi untuk Kelompok Kerja (Pokja).

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, permintaan buruh untuk menambah elemen KHL tidak rasional. Menurutnya, buruh sah-sah saja menuntut kenaikan upah dan komponen KHL asal masih berada dalam batas kewajaran.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, tuntutan kenaikan upah buruh sah-sah saja. Namun semua keputusan akan diambil dengan kesepakatan bersama di Dewan Pengupahan.

Buruh menuntut kenaikan upah 30% dari nilai upah minimum yang berlaku saat ini. Nilai tersebut berdasarkan pertambahan KHL sebanyak 24 item dari 60 item.

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai upah di Tanah Air masih sangat murah. Buruh merasa tak dihargai dengan upah yang diterimanya saat ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut kenaikan upah 30% dari nilai upah minimum yang berlaku saat ini. Nilai tersebut berdasarkan pertambahan Kebutuhan Hidup Layak sebanyak 24 item dari 60 item.

Presiden KSPI Said Iqbal melontarkan wacana bahwa buruh pun membutuhkan rumah milik dan kendaraan pribadi yang bisa masuk komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan upah.

Pengusaha nasional Sandiaga Uno mendukung pemenuhan upah layak bagi kaum pekerja di Indonesia. Tapi ada syaratnya.

Kalangan pengusaha menegaskan keinginan buruh meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 30% termasuk penambahan KHL di tahun 2015 tidak masuk akal.