Gubernur DKI Jakarta‎ mendapat informasi yang menyebutkan potensi masuknya pokok-pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD yang dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri agar dianggarkan dalam APBD. Kewaspadaanpun ditingkatkan.

Kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) 2014 ditangani pihak Kepolisian, hasil sementara ada dua pejabat Pemprov DKI yang jadi tersangka. DPRD DKI mempersilakan polisi menangkap anggotanya bila terbukti terlibat kasus itu.

Ketua Tim Angket DPRD DKI Muhammad Ongen Sangaji mengaku mendukung konsep Smart City yang dicanangkan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Ongen ingin agar Smart City bisa 'memberantas' begal-begal kriminal di daerah pemilihannya Jakarta Timur.

Meski sering beradu argumen, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjalin persahabatan dengan Ahok. Prasetio tidak segan memuji kinerja Ahok. Tetapi, ia secara terang-terangan juga tidak suka terhadap etika orang nomor satu di Jakarta itu, seperti 4 kisah ini:

Ketua DPRD DKI PrasetYo Edi Marsudi menduga Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus melakukan lobi politik dengan Gubernur DKI Ahok. Bestari yang mendengar itu terkejut bukan main.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menanggapinya dengan menyebut ada pihak lain yang lakukan lobi politik dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menduga ada kongkalikong antara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus. Ahok yang ditanyakan hal ini terlihat kaget.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sempat berseloroh soal Ahok yang lahir ketika ibundanya ngidam tokek. Gara-gara ngidam itu, Ahok disebut jadi orang yang penuh curiga. Bagaimana tanggapan sang gubernur?

Tim Angket DPRD DKI memanggil ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin untuk meminta pendapat. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sempat bertanya cara agar perkataan Ahok bisa terjaga.

Wagub Djarot angkat bicara seputar perubahan sikap Ketua DPRD DKI Prasetio yang semula mendukung Perda APBD 2015 namun berubah mendorong Pergub untuk menggunakan APBD DKI 2014. Bagi Djarot, Prasetio harus mengikuti keputusan mayoritas anggota dewan.