Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Sukodono melapor ke polisi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang pejabat Pemkab Lumajang. Penganiayaan itu terjadi saat pelapor menanyakan persoalan izin tambang pasir.

Ironis! Sekolah di Kutai Kartanegara, Kaltim yang dibangun dari dana APBD 2007/2008 sebesar Rp 1 miliar, hingga saat ini tidak ada siswanya. Kini bangunan tersebut digusur akibat perluasan areal konsesi sebuah perusahaan pertambangan batu bara.

Sektor industri pertambangan dinilai rawan menjadi mesin politik uang. Kepentingan industri pertambangan bisa berjalin berkelindan dengan kekuasaan yang biasanya berlawanan dengan kepentingan rakyat.

Sengketa antara sekelompok warga dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang di Kabupaten Meranti Riau sudah selesai. Kini dilakukan pemetaaan lahan agar lahan milik warga agar dikeluarkan dari izin Hutan Tanaman Industri.

Keberadaan 7-Eleven di Jakarta ikut disorot DPRD DKI. Convenience store yang jadi tempat nongkrong anak muda Jakarta ini dinilai jauh berbeda dengan yang berada di negara lain.

DPR curiga terhadap niat Yawadwipa Companies membeli Bank Mutiara dengan harga mahal Rp 6,75 triliun. "Jangan-jangan ini money laundering ataupun buy back ?" kata Wakil Ketua DPR.

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) termasuk dua koridor di Jakarta dipastikan akan mendapat insentif pajak tax allowance dalam bentuk pengurangan PPh.

Keputusan Kemenhut menghentikan sementara operasi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Meranti, Riau mendapat kritikan. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai keputusan tersebut merugikan investor.

Pemkot Surakarta rupanya harus berpikir ulang untuk segera menggunakan 'Esemka' menjadi mobil dinas walikota dan wakil walikotanya. Karena terbentur persoalan perizinan, Pemkot memutuskan untuk tidak mengoperasikan terlebih dulu mobil buatan anak-anak SMK di Solo tersebut.

Pemkot Surakarta rupanya harus berpikir ulang untuk segera menggunakan 'Esemka' menjadi mobil dinas walikota dan wakil walikotanya. Karena terbentur persoalan perizinan, Pemkot memutuskan untuk tidak mengoperasikan terlebih dulu mobil buatan anak-anak SMK di Solo tersebut.