Gelombang protes serentak muncul dari para pengendara sepeda motor terkait rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) untuk mengatasi kemacetan ibu kota.
Program mobil murah yang diluncurkan pemerintah tak bisa lagi dihindarkan, meskipun beberapa kepala daerah terlihat keberatan karena akan menambah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI akan merealisasikan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Jalan yang dilalui Koridor I Busway jurusan Blok M-Kota akan menjadi jalur pertama yang akan diterapkan sistem ERP.
Banyak cara dipilih Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk mengakali kebijakan mobil murah dari pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan meminta membebaskan biaya masuk bus untuk transportasi umum.
Mobil murah adalah kebijakan pemerintah pusat. Namun Pemprov DKI Jakarta yang khawatir larisnya mobil murah akan menambah parah kemacetan lalu lintas merasa berhak mengajukan keberatan.
Meluncurnya program mobil murah dikhawatirkan membuat lalu lintas makin padat, terutama di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Jokowi harus segera mengambil kebijakan baru.
Satu lagi komentar bernuansa 'miring' pada mobil murah muncul dari pejabat pemerintah. Menhub EE Mangindaan berharap low cost green car (LCGC) alias mobil murah tidak terlalu banyak beredar di Jabotabek.