PDIP sangat optimis bila kadernya, Agustinus Teras Narang, yang saat ini menjadi Gubernur Kalimantan Tengah akan menang satu putaran dalam Pilkada mendatang. Alasan PDIP sendiri, Teras Narang dianggap sangat diterima oleh masyarakat setempat.

Kalkulasi Andi Mallarangeng (AM) untuk meraih dukungan penuh dari SBY sebagai Ketum Partai Demokrat ternyata keliru. SBY justru bersikap netral dan 'tersenyum' pada ketiga calon ketum.

Di mata pengamat politik, kekalahan Andi Mallarangeng (AM) sebagai Ketum Partai Demokrat bukan hal yang aneh. AM dinilai salah mengambil strategi penggalangan dukungan.

Desakan kasus Bank Cenruty diselesaikan sebelum masa 100 hari pemerintahan SBY-Boediono (akhir Januari 2010) berakhir, sebagai seruan moral sangat baik. Namun  dalam konteks hukum sulit dilakukan.

Lewat aksi 9 Desember, LSI membaca persepsi kolektif masyarakat bahwa sedang terjadi masalah besar bangsa ini soal korupsi. Oleh karenanya, kasus Century yang menjadi isu utama saat aksi, harus dapat diselesaikan dalam tempo sesingkat- singkatnya.

Gonjang-ganjing skandal Bank Century merupakan bagian terberat bagai Boediono dan Sri Mulyani selama kariernya di pemerintahan. Jika responsnya kurang memadai, keduanya terancam kehilangan jabatannya selaku Wapres dan Menteri Keuangan.

Anggota DPR yang mendukung hak angket Bank Century mendapat penilaian positif. Sementara mereka yang tidak mendukung dipersepsi negatif. Hak angket Bank Century dianggap merupakan solusi cepat untuk menyelesaikan kisruh KPK vs Polri.

100 Hari pertama pemerintahan SBY-Boediono seharusnya bak bulan madu yang penuh dengan kepercayaan masyarakat serta optimisme meraih kesuksesan lima tahun mendatang. Tapi apa daya, Ternyata malah 'racun' yang didapat.

Seratus hari pemerintahan baru terancam tidak efektif. Berlarutnya isu KPK-Polri-Century membuat dua lembaga politik tinggi negara, presiden dan DPR, dipersepsikan negatif. Persepsi negatif terhadap DPR sebesar 58%. Sementara persepsi negatif terhadap presiden meningkat 64%.

Para praktisi konsultan politik membentuk Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKPI). AKPI ini mengikuti gaya asosiasi di Amerika Serikat (AS) yang bersifat individual, bukan lembaga.