Kinerja DPR membahas revisi UU Pilkada dikritik. Misalnya soal pembahasan sejumlah revisi pasal dalam UU tersebut yang dilakukan secara tertutup di sebuah hotel
Draf revisi UU Pilkada mulai dibahas DPR. Fraksi PDIP mengusulkan agar revisi UU nomor 8 tahun 2015 juga memasukkan poin agar calon tunggal diakomodasi.