detiksearch

Utak-atik Aturan Remisi

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Senin, 23 Mar 2015 16:22 WIB

detikNews

Temui MA, ICW Minta Vonis dan Denda untuk Terdakwa Korupsi Diperberat

Pada Jumat kemarin, perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Mahkamah Agung untuk menyampaikan hasil pemantauan tentang perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2014.

Minggu, 22 Mar 2015 05:46 WIB

detikNews

Ketua DPD: Korupsi Masih Luar Biasa, PP Remisi Tak Perlu Direvisi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman ikut menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 mengenai persyaratan pemberian remisi bagi narapidana khusus termasuk korupsi.

Sabtu, 21 Mar 2015 20:26 WIB

detikNews

Miliki Materi Pornografi Anak, Pastor Jesuit Adelaide Dipenjarakan 2,5 Tahun

Seorang pastor Jesuit di Adelaide, yang juga seorang guru, ditemukan memiliki lebih dari 1.500 gambar pornografi anak. Pastor itu kemudian dihukum penjara selama lebih dari dua tahun.

Jumat, 20 Mar 2015 18:11 WIB

Majalah Detik

Utak-atik Aturan Remisi

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Jumat, 20 Mar 2015 17:04 WIB

detikNews

Tolak Revisi PP 99 Soal Remisi, Jaksa Agung: Kita Sepakat Korupsi Harus Diberantas

Jaksa Agung M Prasetyo menolak revisi PP Nomor 99/2012 yang mengatur tata cara pemberian remisi bagi narapidana khusus seperti korupsi. Aturan syarat mendapatkan remisi yang sudah dijalankan selama ini, dinilai sudah tepat.

Jumat, 20 Mar 2015 15:45 WIB

detikNews

Jaksa KPK Pernah Tuntut Terdakwa Korupsi Dicabut Remisi, Tapi Ditolak Hakim

Soal pidana tambahan berupa pencabutan hak politik termasuk remisi dan pembebasan bersyarat sebetulnya sudah diajukan Jaksa KPK saat menuntut terdakwa korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Jumat, 20 Mar 2015 10:30 WIB

detikNews

Koruptor Perlu Didiskriminasi, Jangan Beri Remisi!

Menkum HAM Yasonna Laoly menganggap bahwa napi korupsi juga mempunyai hak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, eks pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menentang keras pandangan Yasonna. Menurut Busyro, justru koruptor perlu didiskriminasi dengan tidak diberi remisi. Bila Anda setuju pendapat Busyro Muqoddas, pilih Pro!

Selasa, 17 Mar 2015 17:09 WIB

detikNews

Pemberian Remisi Bagi Koruptor Bisa Munculkan Niat-niat Korupsi Baru

Berkembang wacana Menkum HAM Yasonna Laoly akan merevisi PP 99 tahun 2012 di mana nantinya koruptor juga bisa mendapatkan remisi. Menurutnya semua napi punya hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat.

Selasa, 17 Mar 2015 08:03 WIB

detikNews

KPK Benarkan Pernah Dapat Undangan Seminar dari Menkum HAM

Setelah melakukan pengecekan ke Biro Hukum, pimpinan KPK membenarkan pernah mendapat undangan dari Menkum HAM pada pertengahan Februari Lalu. Namun, undangan yang diterima KPK bukan untuk berdiskusi, melainkan undangan untuk mengikuti seminar.

Selasa, 17 Mar 2015 07:08 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

Majalah Detik

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews