Polisi sepertinya harus bekerja keras mengungkap siapa pelaku teror berupa pembakaran di kampus ITB. Belum ditemukan indikasi pelaku mengarah ke lingkungan internal atau pihak luar. Hingga kini identitas pelaku masih gelap.

Komite Pemilihan mengenyampingkan status George Toisutta sebagai pembina PSAD. Menurut Statuta PSSI, George bukanlah official atau pemain, yang mempunyai tanggung jawab teknis, medis dan administratif.

Masih banyaknya tambang ilegal yang belum ditertibkan ditambah dengan keberadaan kolektor yang menjual timah tanpa landasan hukum, memberikan dampak kepada penurunan produksi PT Timah Tbk di 2010 lalu.

Anggota BPK T.M Nurlif resmi dinon-aktifkan dari jabatannya, setelah KPK menetapkan mantan anggota DPR itu sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI.

Pemerintah telah secara resmi menyerahkan draft RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) kepada DPR, Kamis (16/12/2010). Berikut isi lengkap draft RUU tersebut.

Sultan HB X menyatakan tidak mau seumur hidup menjadi gubernur di Yogyakarta. Jika seorang gubernur yang notabene sultan mundur dari kursinya apakah berarti dia juga mundur sebagai sultan?

Masih ingat dengan peristiwa kekerasan antara warga dengan aparat polisi di desa Rengas, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, setahun lalu? Hari ini seribuan petani di desa Rengas dan beberapa desa lainnya, menggelar peringatan dengan meresmikan tugu peringatan.

Jaksa Fachrizal diminta menghadirkan kembali akademisi yang khusus membidangi kejahatan pencucian uang, Yenti Ganarsih. Pendapat Yenti akan didengar untuk mengurai dugaan pencucian uang senilai Rp 932 miliar yang dilakukan terdakwa Bahasyim Assifiie.

JPU kasus korupsi pejabat pajak Bahasyim Assifie, akan menghadirkan praktisi investasi dari Bank BNI. Saksi tambahan tersebut diperlukan untuk mengurai lalu-lintas uang Bahasyim periode 2004-2010 yang mencapai Rp 932 miliar.

Sri Purwanti dan Winda Arum Hapsari menolak bersaksi untuk Bahasyim Assafiie. Padahal keduanya menjadi saksi kunci karena berperan dalam menampung lalu-lintas dana Rp 932 miliar yang diduga hasil korupsi dan pencucian uang.