Tingginya angka Presidential Threshold (PT) yang diatur dalam UU Pilpres dinilai bisa menjegal munculnya capres alternatif dari parpol kecil dan menengah. Pilpres 2014 pun nantinya hanya diisi capres yang itu-itu saja.

Partai Golkar menilai usulan hanya partai yang menempati urutan 3 besar pada pemilu legilatif (pileg) yang boleh mengajukan calon presiden merupakan usulan yang progresif.

Partai-partai besar menolak usulan revisi UU Pilpres. Utamanya mereka menolak menurunkan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Aturan ini dinilai akan memasung pilihan masyarakat terhadap munculnya capres alternatif.

Beberapa parpol menengah dan kecil mengusulkan klausul penurunan angka Presidential Threshold (PT) dari 20% menjadi 3,5% dalam UU Pilpres. Namun mengubah PT menjadi 3,5 persen justru dinilai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua menegaskan semangat PD menolak revisi UU Pilpres bukan karena mengkhawatirkan Jokowi Effect. Fenomena kemenangan Joko Widodo (Jokowi) mengalahkan parpol koalisi, dirasa sudah berakhir di Pilgub DKI.

Revisi UU Pilpres di DPR dimulai bertepatan dengan tuntasnya Pilgub DKI. Dalam menyikapi revisi UU Pilpres, sejumlah partai belajar dari fenomena Pilgub DKI Jakarta.

PPP mengusulkan beberapa revisi dalam draf UU Pilpres. Ada enam poin yang diusulkan oleh PPP, diantaranya adalah mengusulkan penurunan presidential threshold (PT) ke angka 3,5%, karena menilai saat ini Indonesia krisis pemimpin.

Capres Gerindra Prabowo Subianto memiliki ganjalan untuk maju di Pilpres 2014 karena terbentur aturan presidential threshold (PT) 20 persen. Capres PAN Hatta Rajasa memiliki masalah serupa. Salah satu cara agar keduanya bisa maju adalah dengan berkoalisi.

PAN tak sepakat jika UU Pilpres digunakan untuk menjegal salah seorang capres, termasuk Prabowo. PAN mendukung pemilihan presiden yang demokratis.

Pencapresan Prabowo Subianto dikabarkan akan dijegal partai koalisi melalui aturan presidential threshold. Namun Sekjen PPP Romahurmuziy menampik hal itu. Tak perlu jegal menjegal, seharusnya rakyat dibiarkan memilih pemimpinnya.