"Dulu, Presiden Megawati juga merangkap sebagai Ketua Umum PDIP," ujarnya. 

Krisis kader yang mumpuni membuat SBY jadi satu-satunya solusi ketua umum.

Sebelum KLB, Partai Demokrat (PD) sempat mensyaratkan agar calon ketua umum, begitu juga dengan ketua harian, tak rangkap jabatan. Namun kemudian syarat itu diubah, kandidat ketua umum/ketua harian boleh merangkap jabatan. Apa alasannya?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menganggap tak masalah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan rangkap jabatan dengan menjadi Ketua Umum Demokrat. 

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Achmad Mubarok meyakini SBY tak bersedia dicalonkan menjadi ketum. Mubarok yakin SBY akan menunjuk orang kepercayaan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf meyakini SBY akan tetap fokus pada tugas negara bila terpilih jadi ketum partai. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu.

Saat ini internal Partai Demokrat (PD) ramai-ramai mendaulat Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum PD. Apakah SBY akan menerima mandat menjadi ketua umum dan memimpin penyelamatan partai?

"Kader yang sudah 5 tahun jadi pengurus, boleh rangkap jabatan, tapi jangan ujug-ujug (orang baru) pakai jaket biru (jas Demokrat)," kata ketua OC KLB yang juga anggota majelis tinggi, Max Sopacua.

“Jadi buat apa punya jabatan tinggi tapi, begitu keluar, impoten, tidak dianggap."

Persiapan Kongres Luar Biasa (KLB) PD telah tuntas, panitia telah dibentuk. Sejumlah syarat menjadi kandidat ketua umum PD dipermudah.