Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meninggalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) selama beberapa hari ke depan lantaran harus menghadiri Kongres PDIP di Bali.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan belum mendapatkan laporan dari tim angket namun yakin pasti ada pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki T Purnama dalam pembahasan APBD 2015.

Panitia Angket DPRD DKI Jakarta hari ini akan melaporkan hasil penyelidikan terhadap dugaan-dugaan kesalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Sempat muncul pernyataan bahwa hak angket ini akan berujung pada pemakzulan Ahok.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi hari ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Ahok pun akan memenuhi undangan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta atas APBD 2014 ke DPRD DKI. Laporan itu disampaikan dalam rapat paripurna.

Panitia Angket DPRD DKI Jakarta akan melaporkan hasil penyelidikan terkait APBD 2015 di rapat paripurna hari ini. Setelah laporan disampaikan, kelanjutan hasil penyelidikan ada di tangan 106 anggota DPRD DKI.

Kemendagri mempertanyakan target pendapatan dari pajak hiburan yang hanya Rp 1 triliun dalam Rancangan Pergub APBD 2015. Ahok pun heran.

Hak angket yang kini dijalankan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dinilai berbagai pihak akan berujung dengan langkah pemakzulan. Namun Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwisaksana mengatakan tak ada pemikiran soal pemakzulan tersebut.

Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) adalah penuntasan banjir di Ibu Kota. Banyaknya bangunan liar di bantaran kali membuatnya harus membangun rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang dipindahkan.

Senin depan DPRD DKI akan rapat paripurna membahas hasil tim angket APBD 2015 yang diributkan Ahok dan DPRD beberapa waktu belakangan. Beredar kabar hak angket ini akan berlanjut ke hak menyataan pendapat dan bisa berujung pemakzulan.