Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak mengakui pola pemungutan suara dengan pola noken. Cara ini biasa digunakan di sebagian masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan.

Pengakuan yang cukup menggelitik keluar dari mulut mantan Wagub Papua, Alex Hasegem saat dihadirkan sebagai saksi untuk Akil Mochtar. Alex Hasegem mengaku mengirim uang ke Akil Mochtar dengan total nilai Rp 125 juta untuk beli pulsa.

Sistem noken adalah sistem pemilihan yang biasanya hanya digunakan di Papua. Pemilih menyerahkan sepenuhnya suara mereka untuk diwakilkan oleh kepala suku.

Papua memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal pengamanan Pemilu, Polri membuat strategi khusus agar pesta demokrasi tetap berjalan lancar. Salah satunya dalam hal alokasi anggaran yang tentunya berbeda dengan alokasi pengamanan di Pulau Jawa.

Menurut Ketua KPU Papua Adam Arisoy, beratnya medan yang harus dilalui untuk mendistribusikan logistik pemilu ke pelosok papua adalah salah satu alasan TNI/Polri terlibat. Adam memberikan gambaran bagaimana sulitnya medan terjal, khususnya di pegunungan tengah.

Dalam surat dakwaan untuk Akil Mochtar disebutkan terdapat sejumlah kepada daerah yang turut memberikan uang panas kepada mantan Ketua MK tersebut. KPK mulai bergeliat mengusut kasus tersebut.

Implementasi demokrasi substansial terhalang oleh tiga fungsi utama dalam sistem lembaga politik negara ini yang bagi mereka justru sebagai alat rampok besaran anggaran negara. Pendekatan shaffan (bersama) menawarkan sebuah transisi yang arahnya mengganti sistem demokrasi.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, tim pakar mempertanyakan dugaan praktik nepotisme yang dilakukan calon hakim MK Aswanto. 

Rapat pembahasan RUU Daerah Otonom Baru (DOB) oleh komisi II DPR, selalu ramai didatangi orang-orang daerah. Kali ini, pembahasan pembentukan DOB diramaikan kehadiran puluhan orang asal Papua.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar tak terima 'dicibir' banyak orang terkait perkara yang menyeretnya ke pengadilan. Akil balik menyindir para komentator merusak wibawa peradilan.