detikNews Bagaimana Jika Ada Anggota DPR Pakai Jasa Robby Abbas? Ini Kata Komisi III Ketua Komisi III Azis Syamsudin menilai jika memang terbukti silakan dihukum. Rabu, 11 Nov 2015 12:50 WIB
detikNews Menjerat Penikmat Jasa Robby Abbas, Antara KUHP dan Gratifikasi Seksual Gugatan ini dinilai kurang tepat karena seharusnya bukan KUHP yang dipermasalahkan, tetapi UU lain yang terkait. Rabu, 11 Nov 2015 12:00 WIB
detikNews Pria Hidung Belang Pemakai Jasa Robby Abbas Tak Dibui, Ahli: Tidak Adil Langkah Robby merupakan terobosan dan bisa menjadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Rabu, 11 Nov 2015 10:57 WIB
detikNews Robby Abbas Minta MK Seret Si Hidung Belang ke Bui, Sinyal Merah Bagi DPR Permohonan ini lebih tepat diajukan ke DPR sebagai pembuat UU, bukan ke MK. Mengapa Robby tetap membawanya ke MK? Rabu, 11 Nov 2015 09:14 WIB
detikNews Revisi KUHP Harus Disesuaikan dengan Zaman juga Tampung Hukum Adat Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol M. Iriawan mengatakan pasal-pasal lama tetap ada yang digunakan namun kearifan lokal juga diperhatikan. Selasa, 10 Nov 2015 21:32 WIB
detikNews Fahira Idris Ingin Pemabuk Dihukum Berat! Anggota DPD Fahira Idris kembali bersuara keras mengenai minuman keras. Menurut dia masyarakat sering sekali diresahkan. Selasa, 10 Nov 2015 16:20 WIB
detikNews MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Muncikari Artis Robby Abbas Robby menggugat pasal tersebut agar para lelaki hidung belang yang menikmati para artisnya dapat dipidana. Selasa, 10 Nov 2015 08:48 WIB
detikNews Robby Abbas, Muncikari Artis Papan Atas Menggugat ke MK Robby Abbas tidak terima hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara. Ia meminta para lelaki hidung belang juga dijebloskan ke bui. Senin, 09 Nov 2015 15:53 WIB
detikNews Kopka Husni Thamrin, Penyambung Lidah Jokowi dan Suku Anak Dalam Ada seseorang yang turut andil menjadi penyambung lidah antara Presiden Jokowi dan Suku Anak Dalam. Dia adalah Kopka Husni Thamrin. Senin, 02 Nov 2015 16:22 WIB
detikNews Prof Adji: Masalah Pertanahan Kompleks, Butuh Pengadilan Agraria "Banyak hal hal di luar logika hukum bisa terjadi dalam soal tanah," papar Guru Besar Undip Prof Adjie Samekto. Jumat, 30 Okt 2015 09:45 WIB