Soekarno dan Muhammad Hatta resmi mendapat gelar pahlawan nasional. Dalam pertimbangannya, disebutkan keduanya berjasa saat menjabat jadi pemimpin negara. Mungkinkah ini berlaku bagi mantan Presiden Soeharto?

DKPP KPU diminta untuk cermat dalam memutuskan setiap sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi. Hal ini agar tidak terjadi surplus pemecatan yang berujung gugatan di pengadilan.

Ketua dan empat orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) dipecat. Mereka adalah Mas'udi (Ketua KPU), Bosman, Abdul Syahir, La Ode M. Arddin, Eka Suaib (Anggota KPU).

Hanya 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilu 2014. Parpol yang tidak lolos tidak bisa mengadu ke DKPP melainkan harus ke PTUN.

Belum setahun berdiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah melakukan gebrakan. Pada dua minggu terakhir, lembaga yang dipimpin mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie ini, telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu dari dua daerah.

Dalam dua minggu terakhir ini, lembaga yang dipimpin mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode pertama, Jimly Assidhiqie, telah memecat sejumlah penyelenggara pemilu dari dua daerah.

Setelah sempat kehabisan waktu, akhirnya Komisi III DPR RI menyepakati jadwal uji kepatutan dan kelayakan bagi para calon komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Rencananya tahapan seleksi ini akan berlangsung mulai 15 Oktober hingga 22 Oktober 2012.

Pengamat Hukum dan Tata Negara UI Jimly Asshiddiqie menilai putusan Hakim Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati bagi pengedar narkoba karena alasan Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai salah. Karena permasalahan mengenai HAM merupakan ranah kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berkeliling mengunjungi sejumlah TPS di Jakarta. Jimly memantau jalannya Pilgub DKI Jakarta putaran dua hari ini.

Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, kini dibuat pedoman beracara terhadap penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pengesahannya ditandai penandatanganan dokumen kesepakatan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.