Sikap Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya yang mendukung pemberhentian Tri Rismaharini sebagai walikota melahirkan masalah. Wisnu Wardhana dituding terjebak pada politisasi hak angket reklame.

Walikota Tri Rismaharini diagendakan diperiksa oleh Pansus Hak Angket Reklame di DPRD Surabaya, Pukul 10.00 Wib. Namun hingga Pukul 10.20 Wib, Senin (24/1/2011), walikota maupun anggota pansus belum terlihat.

Konflik DPRD Surabaya-Walikota Tri Rismaharini hingga berbuah isu skenario pemakzulan membuat petinggi parpol gerah. Konflik itu diminta harus segera diakhiri. Bila tidak, masyarakatlah yang menjadi korban.

Pendukung tol tengah meminta Jawa Pos ikut mewujudkan terciptanya situasi di Surabaya yang aman dan nyaman  dengan tidak menyajikan berita yang berpotensi terjadinya konflik horisontal.

Setelah menunggu lama, perwakilan pengunjuk rasa pendukung walikota Surabaya akhirnya ditemui anggota dewan. 10 Perwakilan Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) itu ditemui di ruang Badan Kehormatan (BK).

Panitia Hak Angket DPRD Surabaya berancang-ancang membuat rekomendasi terkait 'skandal' Perwali tentang reklame. Hak penyelidikan ini pintu masuk untuk menjatuhkan Walikota Tri Rismaharini?

Penyelidikan terbitnya Perwali No 56 dan 57 Tahun 2010 yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Surabaya berbuah teror. Dua pentolan hak angket diteror SMS, diancam dibunuh.

Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Sukamto Hadi diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Surabaya. Dia dimintai keterangan seputar proses terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) No 56 dan 57 Tahun 2010.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Suharto Wardoyo menegaskan tidak ada yang salah dengan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) tentang pajak kenaikan reklame. Dewan pun berusaha mencari adanya pelanggaran.

Panas! Itulah suhu politik di Kota Surabaya beberapa hari ini. Tri Rismaharini bisa diberhentikan sebagai walikota bila penerbitan peraturan walikota pajak reklame ditemukan unsur pelanggaran undang-undang.