PN Jakpus menolak permohonan Komnas HAM memanggil paksa 6 pati TNI terkait kasus penghilangan paksa periode 1997-1998. Komnas HAM dinilai salah menerapkan UU.

Tidak ada kewajiban bagi operator seluler dan penyedia konten SMS berhadiah untuk memperoleh label atau sertifikat halal kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, operator seluler tidak perlu resah.

Tidak ada kewajiban bagi operator seluler dan penyedia konten SMS berhadiah untuk memperoleh sertifikat halal kepada MUI. Operator seluler tidak perlu resah.

MUI tidak mengeluarkan sertifikat (labelisasi) halal untuk penyelenggaraan SMS berhadiah. Bila belakangan ini muncul labelisasi halal, siapa yang menerbitkan?

Jika hadiahnya disediakan pihak ketiga, SMS berhadiah tidaklah haram. Bila hadiah diambil dari dana peserta, itu baru bisa dikatakan judi alias haram.

Untuk menyelesaikan 'sengketa' pemerintah dan obligor BLBI, kewajiban yang harus dibayar obligor dikonsultasikan dengan DPR.

Sah tidaknya nikah siri atau nikah di bawah tangan masih jadi perdebatan. Untuk itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa nikah siri sah dilakukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa SMS berhadiah hukumnya haram. MUI memandang SMS berhadiah mengandung unsur judi.

Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung mengundurkan diri karena kinerjanya tidak meyakinkan. Jaksa Agung dalam menangani kasus Soeharto dinilai tidak serius dengan dikeluarkannya SKP3.

Jaksa Agung di praperadilkan, Gemas di PN Jaksel karena SKP3 Soeharto. Majelis hakim pun akan segera dibentuk.