Pihak Damkar DKI Jakarta, tidak jadi melaporkan Paulinus yang dituding sebagai penyebar isu miring yang mencoreng korps pemadam kebakaran. Namun, pihak damkar tetap akan melaporkan pengubah isi pesan Paulinus ke Polda Metro Jaya.

Paulinus merasa dirugikan karena namanya 'dicatut' terkait beredarnya pesan melalui BBM terkait kebakaran di Muara Karang, Jakut, yang tidak bertanggung jawab. Padahal isi BBM aslinya jauh sekali berbeda. Namun dia tidak dendam pada si pelaku.

Adanya isu negosiasi harga saat kebakaran di Muara Karang, Jakarta Utara, membuat tim Damkar kebakaran jenggot. Mereka berencana mempolisikan Paulinus, Ketua RT setempat yang disebut-sebut pelaku penyebar berita tersebut.

Berita kebakaran di Muara Karang yang menewaskan 3 kakak beradik membuat gempar. Bukan soal kebakarannya, melainkan kabar dugaan petugas Damkar terlambat datang karena terdapat negosiasi harga. Nama Ketua RT setempat pun disebut-sebut.

Kebakaran di Muara Karang Rabu (16/5) silam menewaskan 3 kakak beradik. Tersiar berita seseorang bernama Paulinus menyebar kabar tim Damkar datang tak membawa air serta gagal negosiasi harga. BBM yang menyebar ke mana-mana ternyata tak sesuai aslinya.

Pihak Damkar menepis isu negosiasi harga saat menerima laporan dari seorang warga. Petugas hanya meminta identitas pelapor, dan alamat lokasi kebakaran saat menerima laporan.

Berbagai isu miring muncul dalam kasus kebakaradi sebuah Ruko di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara, Selasa (15/5) lalu. Pihak Pemadam Kebakaran akan melaporkan penyebar isu miring tersebut ke pihak kepolisian.

Pihak Pemadam Kebakaran menepis berbagai isu miring terkait musibah kebakaran di sebuah Ruko di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara, Selasa (15/5) lalu. Berbagai isu miring tersebut dinyatakan tidak benar.

Tiga orang kakak beradik meninggal dalam kebakaran ruko di Muara Karang, Jakarta Utara. Kebakaran ini diduga barasal dari korsleting listrik. Ruko ini juga terkunci saat petugas pemadam datang.

Pasca reformasi, perang melawan korupsi terus ditabuh. Alhasil, dari 11 provinsi di Pulau Sumatera, 6 gubernur di antaranya pernah merasakan dinginnya lantai penjara kasus korupsi.