Menurunnya popularitas politisi-politisi senior pada setiap pemilu akan mempengaruhi capaian penghitungan suara partai politik dan menjadi alarm bagi trah politik tokoh tersebut. Pemilu 2014 adalah ujian terakhir eksistensi politisi-politisi senior.

PDIP mulai menggodok pencalonan Puan Maharani sebagai capres atau cawapres dalam Pemilu 2014. Di kubu lain, Partai Demokrat (PD) juga mulai melempar isu pencalonan Ani Yudhoyono sebagai Capres 2014. Aksi dua partai ini dinilai menunjukan identitas mereka sebagai partai feodal.

Di penghujung 2010, Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi dihadapkan pada berbagai konflik internal. Di tahun 2011, konflik dalam koalisi partai-partai pendukung SBY ini diprediksi akan makin meruncing.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku pernah diancam seseorang, terkait gugatan Yusril Ihza Mahendra atas jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Mahfud pun didorong untuk melaporkan kasusnya.

Penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2010 mengesankan. Tidak heran jika ribuan warga berkeinginan menonton langsung aksi Tim Merah Putih. Bukan hanya warga, tetapi juga Presiden SBY.

Penunjukan Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat DIY dinilai bisa menjadi pemicu ketidaksolidan Partai Demokrat. Lambat laun akan ada penolakan-penolakan atas penunjukkan Angie.

Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat (PD) dinilai akan berdampak pada melemahnya performa Partai Demokrat di Yogyakarta. PD akan kehilangan figur yang kuat untuk memecah suara lawan politiknya di Yogyakarta.

Sosok Adik Sultan HB X, Prabukusumo, ibarat pangeran ganteng yang begitu berjalan sendiri akan dilirik dan menerima berbagai lamaran. Begitu keluar PD, ditengarai akan banyak tawaran dari partai lain.

Adik Sultan HB X, Prabukusumo, memutuskan keluar dari PD karena pemerintah ngotot gubernur lewat pemilihan. Hal ini ditengarai akan mempengaruhi dukungan pada partai itu.

Ditjen Otda Kemendagri yang mengatakan punya data survei 71% warga Yogya menginginkan Gubernur-Wagub DIY dipilih langsung disesalkan banyak kalangan. Agar tak perpanjang polemik, Ditjen Otda perlu membuka data survei.