Pembangunan gedung MA menjadi 14 lantai didukung DPR. Menurut Gede Pasek Suardika, hal ini mengingat banyaknya perkara dan tugas MA sehingga membutuhkan gedung baru.

MA membangun gedung baru 14 lantai di atas gedung MA tahun ini. Hal ini dikritik tajam karena masih banyak pengadilan di daerah yang memprihatinkan.

Hakim Dainuri dipecat pada November 2011 tetapi masih mengadili perkara di Mahkamah Syariah Tapaktuan, Aceh. Hal ini dinilai melukai rasa keadilan dan MA harus bertanggungjawab.

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan. Guna mewujudkan keinginannya, mereka mengajukan gugatan ke MK.

Tindakan untuk mengendalikan gerak organisasi masyarakat anarkis lewat RUU Ormas menuai penolakan. Sebanyak 96 ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia sepakat menolak RUU yang segera disahkan DPR itu.

APBN mengalokasikan dana Rp 53 miliar untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Diharapkan, proses tersebut berjalan lancar dan tidak gagal seperti Afsel.

Ribuan buruh kembali akan turun ke jalan menuntut hak-hak pekerja yang mereka suarakan. Demo besar-besaran ini akan dilakukan pada 28 Kamis, 28 Februari nanti.

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi Komnas HAM. Lembaga itu dinilai asyik dengan dirinya sendiri, sibuk mengurusi jabatan. Bukan berjuang fokus melayani masyarakat. 

KY tetap berpendirian agar Daming segera diberhentikan sebagai hakim karena pernyataan 'pemerkosa dan korban sama-sama menikmati' di DPR.

Masih ingat hakim Daming? Dia mendapat kecaman atas pernyataan kontroversial 'pemerkosa dan korban sama-sama menikmati'. Daming gagal menjadi hakim agung dan terancam dipecat.