Wapres Jusuf Kalla (JK) mengakui adanya upaya pelemahan pada KPK. Namun menurutnya, upaya pelemahan itu bisa dari dalam KPK, dan bisa juga dari luar. 

Tim 9 bertemu Wapres Jusuf Kalla (JK). Sejumlah hal dibahas, antara lain mulai dari kriminalisasi KPK dan pendukungnya sampai dengan adanya upaya pelemahan KPK. 

Anda pasti mengamini bila pelayanan dalam pembuatan paspor di Imigrasi sudah amat jauh lebih baik. Tak ada antre, calo, dan pungli. Denny Indrayana yang menjadi Wamenkum HAM saat itu memenuhi harapan publik. 

Mensesneg Pratikno sudah menyampaikan permintaan Presiden Jokowi. Agar Polri menyetop kriminalisasi pada KPK dan para pendukungnya. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang juga calon Kapolri diharapkan ikut.

Presiden Jokowi dan para pembantunya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kriminalisasi pada KPK dan pendukungnya harus disetop. Namun rupanya permintaan itu tak didengar. 

DPRD DKI Jakarta berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. Ahok siap menghadapinya dan terus berjuang menolak 'anggaran siluman' RAPBD 2015.

Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menghentikan kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya. Atas perintah itu, Peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim mengingatkan pimpinan Polri untuk mengontrol anak buahnya.

Pakar hukum Prof Jimly Asshiddiqie menilai ucapan Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya merupakan perintah yang jelas bagi penegak hukum.

Presiden Joko Widodo meminta agar tidak ada kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya. Menurut pakar hukum Prof Jimly Asshiddiqie, pihak penegak hukum harus segera menghentikan kriminalisasi kepada KPK.

DPRD dan Pemprov DKI berseteru soal 'dana siluman' di APBD. Mereka menggunakan e-budgeting yang dikenal lebih transparan, sama sebagaimana dilakukan Pemkot Surabaya. Apa respons Wali Kota Tri Rismaharini?