Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD DKI digulirkan setelah ‎hak angket disahkan lewat rapat paripurna. Namun Ketua DPRD DKI menyatakan tindak lanjut hak angket bisa saja tak perlu lewat HMP.‎ 

Saat ini banyak fraksi di DPRD DKI yang menyatakan tak mendukung hak menyatakan pendapat ke Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) itu. Ketua DPRD berharap agar dinamika politik antara Ahok dan DPRD ini bisa berangsur sejuk.

Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri ternyata sudah angkat bicara soal Hak Menyatakan Pendapat‎ (HMP) yang digulirkan anggota DPRD kepada Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Fungsionaris PDIP yang semula mendukung HMP kini akhirnya tunduk pada perintah Megawati.

DPRD DKI membahas rekomendasi untuk Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).‎ Hasilnya adalah 'rapor merah' yang berisi 14 poin yang menyoroti kegagalan Ahok. Namun poin-poin itu kini direvisi.

Namun pada tahun 2016, APBD akan menggunakan Perda, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi memediasi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara. Menurut Ahok, mediasi ini dilakukan karena pertemanan ketiganya.

Presiden Jokowi berinisiatif mempertemukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Istana. Ada tiga hal penting yang diputuskan dalam pertemuan itu.

Tak ingin situasi politik di DKI memanas, Fraksi PKS di DPRD DKI memilih menunggu keputusan rapat pimpinan DPRD yang diketuai Prasetio Edi Marsudi soal hak menyatakan pendapat (HMP).

Usulan pertemuan Jokowi-Ahok-Prasetio memang diutarakan Prasetio kepada‎ Megawati di sela Kongres IV PDIP di Bali berlangsung. Lantas Prasetio dirujuk Megawati untuk langsung berbicara dengan Jokowi.

Prabowo Soenirman kini menyoroti rencana pertemuan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dengan Presiden Jokowi dan Ahok. Menurut Prabowo, pertemuan itu tak bisa dikatakan atas nama DPRD DKI.