Pemerintah dan kalangan dunia usaha belum mencapai kata sepakat untuk penetapan porsi iuran jaminan pensiun pekerja, yang rencananya berlaku mulai 1 Juli 2015.

Bank Indonesia (BI) mencatat remitansi atau uang kiriman dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri selama 2014 sebesar US$ 8,3 miliar.

Pemerintah akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non formal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT) mulai akhir 2018.

Pemerintahan Presiden Joko Jokowi dan Wapres JK akan menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non formal khususnya PRT mulai akhir 2018.

Mulai 1 Juli 2015, lewat BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pekerja berusia maksimal 55 tahun wajib menyetorkan iuran pensiun.

Saat ini kondisi dunia usaha sedang berat akibat perekonomian yang lesu. Sehingga pengusaha meminta iuran pensiun diturunkan jumlahnya dari rencana 8%.

TKI di Singapura mencurahkan isi hatinya pada Menaker Hanif Dhakiri. Beberapa TKI mengeluhkan mereka terjerat rente agen PPTKIS sehingga tak pernah menerima gaji utuh.

Rabu (6/5) kemarin, elite PDIP menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu elite PDIP dipimpin oleh Ketua DPP nonaktif Puan Maharani dan Bendahara Umum Olly Dondokambey menyebut sejumlah kementerian yang kinerjanya tak maksimal.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menemui Menteri Tenaga Kerja Singapura Lim Swee Say di Singapura, Rabu (6/5). Dalam pertemuan itu, Hanif meminta agar sistem direct hiring (perpanjangan kontrak TKI ke majikan) di Singapura ditinjau kembali.

Menaker Hanif Dhakiri meminta semua pihak mematuhi menyusul setelah diumumkannya roadmap penghentian dan larangan pengiriman PRT ke Timteng, Senin (4/5) lalu. Jika masih ada yang nekat mengirimkan, maka hal itu merupakan praktik perdagangan manusia.