Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, aset yang dikelola Kementerian PUPR saat ini tembus Rp 1.800 triliun, mengalahkan aset yang dikelola Kemenhan.
Pada laporan keuangan semester I dan II tahun 2018 PUPR hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Pemerintah tidak bisa merayakan raihan opini WTP dari BPK atas laporan hasil audit (LHP) LKPP 2019. Pemerintah justru harus menyelesaikan 13 PR dari BPK.