"Silakan DPR berkonsultasi dengan Presiden, kita tidak mau berpolemik. Kita ini kan profesional," kata mantan anggota Pansel KPK, Rhenald Kasali.

Pimpinan DPR mendesak Komisi III DPR menghentikan perdebatan tentang jumlah calon pimpinan KPK yang akan diseleksi. Tapi fokus dengan proses uji kepatutan dan kelayakan para kandidat.

Komisi III DPR segera memulai proses uji dan kepatutan calon pimpinan KPK. Siang ini pimpinan DPR akan menerima pimpinan Komisi III untuk mengadakan rapat konsultasi khusus.

Pansel calon pimpinan KPK, Patrialis Akbar, siap menjelaskan soal jumlah calon pimpinan KPK ke DPR. Patrialis menyebut keputusan pansel mengajukan delapan nama telah sesuai UU.

Wakil Ketua DPR RI Pramono menyayangkan masih adanya perdebatan di Komisi III DPR tentang jumlah calon pimpinan yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ada 8 atau 10 orang kandidat yang harus diuji, bukan masalah subtansial.

Presiden SBY telah menyetor 8 nama calon pimpinan KPK ke DPR. Pimpinan DPR menindaklanjuti dengan melakukan rapat di Badan Musyawarah (Bamus). Saat ini 8 nama tersebut sudah diserahkan ke Komisi III DPR untuk diuji.

Wakil Ketua DPR Anis Matta berpendapat Ketua KPK Busyro Muqodas harus diikutsertakan dalam fit dan proper test calon pimpinan KPK bersama 8 capim KPK lainnya. Fit dan proper test itu dilakukan oleh DPR untuk menentukan siapa saja yang lolos untuk memimpin KPK.

Setgab Parpol Koalisi menggelar pertemuan tertutup. Salah satu yang dibahas adalah calon pimpinan (Capim) KPK. Namun, belum menyentuh nama-nama.

Ada wacana dari DPR untuk mengembalikan 8 nama calon pimpinan KPK karena dinilai tidak sesuai dengan UU KPK. Namun, MK menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah dan DPR.

PKS tak mau membahas pimpinan KPK di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. PKS akan memilih pimpinan KPK secara mandiri, bebas dari dorongan partai koalisi dan pansel KPK.