Yayasan Amanat Nasional termasuk pengurus DPP PAN masih terus berkomunikasi dengan Muhammadiyah. Diharapkan dicapai titik temu mengenai hak menempati gedung tersebut.

Gugatan tokoh Islam yang meminta MK membatalkan UU Migas karena dinilai pro asing dibantah pemerintah. Menurut BP Migas, pihaknya bukanlah lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Para tokoh Islam dari berbagai organisasi meminta MK membatalkan UU Migas karena dinilai pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa. Atas tudingan ini, Pemerintah membantah.

Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan keputusan lima partai politik mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi melalui revisi UU APBN Perubahan tahun 2012. Bagi Din, keputusan tersebut telah mengkhianati suara penolakan kenaikan harga dari rakyat.

Partai-partai politik tampak sudah bersiap menghadapi Pemilu yang akan dilangsungkan pada 2014 mendatang. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) juga tak ingin ketinggalan start dari calon pesaingnya.

Aburizal Bakrie menegaskan dirinya belum tentu diusung Partai Golkar sebagai bakal capres 2014. Namun menurut Akbar Tandjung, hampir pasti tidak perubahan atas rencana pencapresan Ketum DPP Partai Golkar tersebut. 

Ketum PD Anas Urbaningrum sering disebut-sebut oleh Nazaruddin dan Rosa ikut bertanggung jawab dalam kasus wisma atlet. Anas dinilai harus bicara yang sebenarnya apabila memang nanti dirinya dipanggil oleh KPK.

"Saya setuju KPK harus menindaklanjuti apakah ada indikasi tindak pidana korupsi," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung.

Meski popularitas Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno sangat tinggi, tapi belakangan dianggap tidak cukup layak untuk mendampingi Prabowo sebagai pasangan bakal capres-cawapres kontestan Pilpres 2014. Apa alasannya?

Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai negara kurang berperan dalam penyelesaian berbagai konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia. Contohnya, Kasus HKBP Ciketing dan GKI Yasmin yang hingga kini tak kunjung selesai.