Pemerintah berencana membentuk perusahaan plat merah baru alias BUMN untuk menangani khusus Inalum. Setelah proses pengambilalihan selesai diharapkan perusahaan baru BUMN ini bisa mengembangkan Inalum.

Perusahaan asal China, Hangzhou Jinjiang Group (HJG) menyatakan mundur dari proyek pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina (SGA) Antam di Kalimantan Barat senilai US$ 1 miliar.

Pemerintah Indonesia melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan mengambil seluruh saham yang dimiliki investor Jepang di Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Rencana ini dilakukan di 2013.

APKLI berharap pemerintah dapat mengakomodir pasokan bahan baku kabel dari dalam negeri, yaitu alumunium karena pasokannya sudah mulai menipis.

Sudah saatnya pemerintah berani meregulasikan perjanjian/kontrak karya dan undang-undang ekonomi nasional yang tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yakni berdaulat secara ekonomi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Perusahaan plat merah bidang pengelolaan sumber daya air Perum Jasa Tirta I (PJT I) berpeluang mengelola proyek Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) khususnya di pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menkeu Agus Martowardojo mengatakan pemerintah Indonesia akan ambil kepemilikan proyek Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada  2013.

Tiga Bank BUMN menyatakan siap mendanai penghentian Master Agrrement dan pengalihan Inalum kepada perusahaan pelat merah terkait, PT PLN atau PT Antam.

Setelah Pekanbaru dan Jambi, ternyata kondisi listrik di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara juga memprihatinkan. Listrik bisa padam sampai 10 kali sehari dengan durasi total lebih dari 12 jam.

Pemerintah tolak keinginan Jepang yang ingin tetap mendapatkan porsi saham di Inalum, meski hanya sebagian kecil. Pemerintah ingin Inalum sepenuhnya dikuasai nasional.