Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar biasanya mau bicara banyak soal isu-isu yang menjadi kewenangannya. Namun soal pembebasan bersyarat Artalyta Suryani, Patrialis memilih tak berkomentar.

Artalyta Suryani atau Ayin diisyaratkan bakal menghirup udara bebas pada 27 Januari 2011 besok. Pembebasan bersyarat Ayin masih menunggu surat keputusan (SK).

Gubernur Bengkulu, Agusrin M Nahamuddin akhirnya resmi dinonaktifkan. Pemerintah terpaksa menonaktifkan Agusrin karena ia sudah duduk sebagai pesakitan dalam kasus dugaan korupsi APBD Bengkulu.

Mantan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo membantah penggantian dirinya berkaitan dengan kasus Gayus Tambunan. Menurutnya, pergantian ini alami ketika masa jabatannya akan segera habis.

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang R Sedyaningsih terdeteksi menderita penyakit kanker paru setahun setelah dirinya menjabat menjadi menteri. Pemeriksaan kesehatan ternyata tak menjadi syarat utama menteri lolos atau tidak menjadi menteri. Semua itu berpulang pada presiden.

Menkum HAM Patrialis Akbar kembali menegaskan pembebasan bersyarat Artalyta Suryani atau Ayin sudah sesuai aturan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengakui anak buahnya tidak kompak dalam hal pemberian grasi terhadap Artalyta Suryani (Ayin). Namun hal ini tidak dipermasalahkan.

Meski dilarang mendapat remisi, Artalyta Suryani tetap pernah mendapat usulan remisi dari Kakanwil HAM wilayah Banten. Usulan remisi ini, murni karena sesuai aturan, bukan karena adanya suap.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan, bebasnya Artalyta Suryani (Ayin), terpidana suap atas jaksa Urip Tri Gunawan pada 27 Januari 2011 mendatang, bukan karena remisi 17 Agustus 2010. Ayin bebas karena memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat.

Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk memeriksa sejumlah pejabat yang mengusulkan remisi untuk Artalyta Suryani alias Ayin. Imparsial menduga kemungkinan ada aliran uang suap dari Ayin kepada para pejabat yang mengusulkan remisi ini.