Keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPR berjumlah 84 orang yang bersifat proporsional selama 5 tahun. Namun masa kerja anggota Banggar yang tetap selama 5 tahun dinilai mendorong perilaku korupsi.

Koalisi Penyelamatan Uang Rakyat mengajukan judicial review ke MK atas UU no 17 tahun 2003 dan UU no 27 tahun 2009.

Bagaimana mula perkenalan Wiwin Suwandi dan Abraham Samad? Mantan Sekteraris Pribadi Ketua KPK itu menyebut dirinya ditunjuk mendampingi Abraham Samad atas rekomendasi kampusnya. 

Wiwin Suwandi, Sekretaris Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dinyatakan oleh Komite Etik terbukti membocorkan draft surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka Anas Urbaningrum dalam perkara proyek Hambalang. Lantas Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK pun merekomendasikan pemecatan Wiwin. Bagaimana sebenarnya duduk persoalan ini dari kacamata Wiwin.

Kasdi mengajukan somasi kepada Kapolrestabes Semarang karena kasus anaknya tidak terbukti memiliki ganja. Sesuai kasasi MA, anaknya, Sarmidi divonis bebas tapi kini dia merasa nyawanya terancam.

Pengadilan memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Kelompok aktivis hukum dan ahli hukum menilai ada keputusan PT TUN yang dinilai cacat.

Pimpinan KPK dan pegawainya yang terlibat kasus kebocoran draf sprindik Anas Urbaningrum harus diberi sanksi. Jangan ada kompromi karena akan membuat publik semakin tak percaya.

Komite etik KPK harus memberi sanksi tegas bagi siapa saja yang membocorkan draf sprindik kasus Anas Urbaningrum. Siapa pun harus diberi hukuman setimpal, termasuk di level pimpinan.

Pekan depan Komite Etik akan mengumumkan siapa oknum yang membocorkan sprindik di lingkungan KPK terkait kasus Anas. Belum diketahui persis siapa oknum pembocornya. Ketua Komite Etik Anies Baswedang mensinyalir, ada indikasi kebocoran dari kalangan pimpinan.

Pekan depan, komite etik akan mengumumkan hasil investigasi terhadap dugaan pembocoran dokumen yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Semua pihak diminta menghormati hasil komite etik serta jangan ditarik ke arah ranah politik.