Menjelang pemilu yang makin dekat, partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang berminat untuk maju dalam pemilu itu, sudah mulai bersiap-siap. Apa yang menjadi tujuan dari kampanye itu? Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas?

PPATK menyebutkan sebanyak 69,7 persen anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa menyatakan temuan itu sebagai masukan dan evaluasi bagi partai.

“Penerapan justice collaborator merupakan sinyal positif dalam penerapan hukum.”

Indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2012 belum menggembirakan. Konflik Polri-KPK yang terjadi tahun lalu menjadi salah satu faktor sulitnya memperbaiki IPK.

Sebenarnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintahan SBY sudah berada pada jalur yang baik. Namun sayang, komitmen Presiden ini seolah berjalan sendirian. Banyak pihak malah menujukkan sikap sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh DPR.

Banyaknya partai yang kadernya terlibat korupsi selayaknya akan dipersepsikan sebagai partai korup yang berujung pada rendahnya dukungan masyarakat. Namun, rupanya tidak demikian yang terjadi menurut pandangan PKS.

Malaysia dan Indonesia sama-sama menggalakkan kampanye antikorupsi dan memerangi bisnis dengan cara ilegal seperti termasuk suap. Namun sebuah survei menyebutkan hal beda.

Korupsi telah menggurita, sehingga dianggap biasa saja di negeri zamrud khatulistiwa. Tak peduli lagi dengan masa depan bangsa. Asal bisa masuk kocek sendiri, sikat terus.

"Ini menandakan peningkatan pelayanan BNP2TKI telah mendapatkan pengakuan yang baik dari KPK. Kami tentu akan lebih giat menciptakan pelayanan yang baik kepada TKI," kata Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat.

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail membawa motornya sendiri dari pemkot menuju KPK. Tanpa ada kawalan, Nur Mahmudi mengendarai motornya selama 50 menit.